OCCRP Mengaku Tidak Memiliki Bukti Jokowi Korupsi

BaperaNews - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar finalis tokoh terkorup 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Meski demikian, OCCRP mengaku tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi selama masa jabatannya. 

Pencantuman nama Jokowi dalam nominasi ini lebih didorong oleh dukungan kuat dari publik di dunia maya, yang menyoroti beberapa kebijakan pemerintahannya, terutama yang terkait dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dugaan intervensi dalam sistem pemilu dan peradilan Indonesia.

OCCRP, sebuah lembaga yang fokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi, menjelaskan bahwa para nominasi dipilih berdasarkan usulan masyarakat yang mengirimkan lebih dari 55 ribu suara.

Nama-nama yang masuk kemudian dipertimbangkan oleh tim juri yang terdiri dari akademisi, jurnalis, dan aktivis civil society yang berpengalaman dalam investigasi korupsi dan kejahatan. 

Menurut OCCRP, mereka tidak memiliki kontrol atas nama-nama yang masuk nominasi dan mengklaim proses seleksi dilakukan secara independen.

Meskipun Jokowi tidak memiliki bukti keterlibatan dalam korupsi pribadi, beberapa faktor membuatnya masuk dalam daftar finalis tokoh terkorup.

Salah satunya adalah kritik yang menyebutkan bahwa pemerintahannya telah melemahkan KPK, lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Selain itu, banyak pihak juga menilai bahwa Jokowi berperan dalam mendukung ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden dan dikaitkan dengan posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

OCCRP mengakui bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan adanya tindakan korupsi besar atau penyalahgunaan yang berkelanjutan terkait Jokowi.

Baca Juga : Akademisi: Tuduhan OCCRP Terhadap Jokowi Harus Dibuktikan dengan Data Akurat

Namun, mereka mencatat bahwa persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi sebagai bagian dari sistem yang melemahkan lembaga anti-korupsi, seperti KPK, cukup kuat. 

Banyak komentar di media sosial yang menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi merusak sistem pemilu dan peradilan Indonesia untuk mendukung kepentingan politik keluarganya.

Jokowi sendiri menanggapi pencantuman namanya dalam daftar finalis tokoh terkorup dengan santai. Saat ditemui di Solo, ia menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya sebagai pemimpin terkorup tidak memiliki dasar yang jelas.

"Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?" tanya Jokowi dalam pernyataannya. 

Ia juga menambahkan bahwa banyak fitnah dan framing jahat yang diarahkan kepadanya, tanpa bukti yang jelas. Jokowi meminta pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Menanggapi kemungkinan adanya muatan politis dalam pemeringkatan ini, Jokowi tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut.

Ia menganggap bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek OCCRP atau yang mendukung pencantuman namanya bisa saja memiliki agenda politik atau ideologi tertentu. 

"Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," ujar Jokowi dengan tertawa.

Drew Sullivan, Publisher OCCRP, mengakui bahwa pemeringkatan ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memajukan agenda politik mereka.

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi, bukan untuk tujuan politis tertentu.

"Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi ini untuk memastikan adanya transparansi dan inklusivitas," ujar Sullivan.

Baca Juga : Kembali Jadi Rakyat Biasa, Jokowi Terima Uang Pensiun Rp30,2 Juta Per Bulan