India Akan Beri Keringanan Pajak untuk Warga Kelas Menengah

BaperaNews - Pemerintah India berencana memberikan keringanan pajak bagi warga kelas menengah dengan memangkas tarif pajak penghasilan pribadi.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengumumkan kebijakan ini dalam presentasi anggaran tahunan. Selain meringankan beban pajak, pemerintah juga berupaya mendorong investasi swasta guna memperkuat pertumbuhan ekonomi negara.

India, yang saat ini merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia, diproyeksikan mengalami pertumbuhan paling lambat dalam empat tahun ke depan.

Faktor utama perlambatan ekonomi di India termasuk lemahnya permintaan di perkotaan dan rendahnya tingkat investasi swasta. Selain itu, inflasi pangan yang tetap tinggi juga memperburuk daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengalokasikan kebijakan yang difokuskan pada bantuan bagi masyarakat miskin, pemuda, petani, dan perempuan dalam anggaran fiskal 2025-26. Sitharaman juga menekankan pentingnya reformasi perpajakan yang lebih transformatif.

Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah peningkatan ambang batas bebas pajak penghasilan bagi individu.

Pemerintah menetapkan bahwa warga dengan penghasilan hingga 1,28 juta rupee (sekitar $14.800) per tahun tidak perlu lagi membayar pajak, meningkat dari batas sebelumnya yang dipatok pada 700.000 rupee. 

Baca Juga : Israel Gunakan Uang Pajak Palestina untuk Bayar Utang Listrik Rp8,8 Triliun

Selain itu, tarif pajak bagi mereka yang berpenghasilan di atas ambang batas juga diturunkan, sehingga memberikan insentif tambahan bagi kelas menengah.

Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap penerimaan pajak negara. Pemangkasan tarif pajak diperkirakan akan mengurangi pendapatan pajak sekitar 1 triliun rupee.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki kondisi fiskalnya dengan menargetkan defisit anggaran sebesar 4,4% dari PDB pada tahun fiskal 2025-26. 

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 4,8% PDB yang telah direvisi untuk tahun sebelumnya.

Untuk menutupi defisit fiskal tersebut, pemerintah India berencana meminjam dana sebesar 14,82 triliun rupee (sekitar $171 miliar) melalui pasar obligasi.

Langkah ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan keuangan negara tanpa mengorbankan program-program sosial yang telah direncanakan.

Selain reformasi pajak, pemerintah juga mengalokasikan peningkatan belanja modal dengan pertumbuhan moderat tahun ini. Anggaran belanja modal naik menjadi 11,21 triliun rupee pada tahun fiskal 2025-26.

Kenaikan ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya tetap berjalan.

Baca Juga : Masyarakat yang Tak Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor hingga SIM