Luhut Ungkap Ada Pelanggaran Perizinan oleh Perusahaan Asing di Bali
Luhut Pandjaitan ungkap adanya pelanggaran perizinan perusahaan asing di Bali yang rugikan pengusaha lokal. Regulasi ketat dan pengawasan jadi solusi untuk ekonomi berkelanjutan.
BaperaNews - Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan adanya pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan asing di Bali.
Menurutnya, audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa banyak perusahaan asing yang memperoleh izin usaha tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan.
Beberapa di antaranya bahkan melakukan pelanggaran aturan yang berlaku, menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Bali dan persaingan usaha lokal.
Pernyataan ini disampaikan Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Kamis (21/11). Luhut menekankan bahwa temuan ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, terutama bagi pemimpin baru Bali yang akan terpilih dalam Pilkada 2024.
Menurutnya, regulasi usaha di Bali perlu diperketat untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan publik serta daya saing lokal.
Luhut menjelaskan bahwa dampak dari perizinan yang tidak sesuai aturan ini cukup serius. Banyak pengusaha lokal merasa dirugikan karena persaingan yang tidak sehat akibat kehadiran perusahaan asing yang tidak memenuhi syarat.
Ia menyoroti perlunya pengetatan pengawasan, peningkatan kapasitas petugas, dan perbaikan regulasi untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan yang ada.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki situasi ekonomi di Bali dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil bagi semua pihak.
BPKP, lembaga yang bertanggung jawab atas audit tersebut, menemukan berbagai ketidakpatuhan dalam proses perizinan. Beberapa perusahaan asing berhasil memperoleh izin usaha meskipun tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, ada pula pelanggaran langsung terhadap regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah bagi ekosistem ekonomi lokal. Hal ini dianggap sangat merugikan, terutama bagi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
Luhut menekankan bahwa Pilkada 2024 merupakan momentum penting bagi Bali untuk memperbaiki keadaan.
Ia berharap bahwa siapapun yang terpilih memimpin Bali akan memperhatikan persoalan ini dan bekerja keras untuk memperbaiki tata kelola perizinan usaha di provinsi tersebut.
Menurutnya, perlu ada fokus pada penguatan budaya dan spiritual Bali yang khas, serta peningkatan kualitas pariwisata dengan konsep yang lebih berkelanjutan.
Ia menggarisbawahi pentingnya konsep "Ekonomi Kerthi," yang berorientasi pada pengembangan pariwisata berkualitas dan transformasi digital.
Baca Juga : Luhut Pandjaitan Buka Suara Terkait iPhone 16 Belum Masuk Indonesia
Menurut Luhut, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, Bali dapat kembali menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Ia juga mengingatkan agar para pemimpin baru Bali selalu mengutamakan nilai-nilai Tri Hita Karana, yaitu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.
Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya penting bagi perekonomian Bali saat ini, tetapi juga bagi masa depan generasi mendatang.
Ia berharap Bali dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045, di mana kesejahteraan masyarakat lokal menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan keindahan alam dan budaya setempat.
Audit yang dilakukan oleh BPKP di Bali menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat. Luhut mengatakan bahwa ada sejumlah perusahaan yang tidak hanya melanggar regulasi perizinan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Dengan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik, Luhut yakin Bali bisa kembali menjadi destinasi wisata unggulan dan menjadi model pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan di Bali tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek.
Menurutnya, pembangunan harus sejalan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang menjadi ciri khas Bali. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat dikembangkan tanpa mengorbankan identitas lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Luhut berharap bahwa pemerintah daerah Bali, bersama dengan pemerintah pusat, dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Regulasi yang lebih jelas dan ketat, serta peningkatan kapasitas pengawasan, dinilai penting untuk mengatasi masalah ini.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia, yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa kehilangan identitas budaya dan keunikan yang dimilikinya.
Baca Juga : Luhut Pastikan Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi Untuk Motor