Luhut Binsar Pandjaitan Minta Prabowo Audit Coretax untuk Reformasi Sistem Perpajakan di Indonesia
Luhut Binsar Pandjaitan desak audit sistem Coretax yang belum rampung setelah 10 tahun. Evaluasi diperlukan untuk optimalisasi penerimaan pajak.
Khaerunnidha 
BaperaNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengaudit sistem Coretax yang hingga kini belum rampung meskipun telah dikembangkan selama satu dekade.
Luhut menekankan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan agar sistem perpajakan ini dapat berjalan optimal dan meningkatkan penerimaan negara.
Luhut menyoroti stagnasi dalam pengembangan Coretax yang dianggap menghambat efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.
Menurutnya, keterlambatan ini patut dipertanyakan, mengingat Coretax seharusnya menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang lebih transparan dan efisien.
"Jadi Coretax ini harus dipercepat. Masa sudah 10 tahun tidak jadi-jadi? Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Presiden audit saja, supaya kita tahu di mana masalahnya," ujar Luhut dalam acara The Economics Insight di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/2).
Ia juga menyoroti rendahnya tax ratio Indonesia yang masih bertahan di angka 10 persen. Luhut menilai bahwa keberhasilan reformasi perpajakan sangat bergantung pada implementasi sistem yang andal dan transparan.
Oleh karena itu, ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap Coretax untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat implementasinya.
"Kita harus bertanya, kenapa tax ratio kita masih 10 persen? Kenapa tidak bisa naik? Audit ini penting supaya kita tahu masalahnya dan bisa menyelesaikannya," tambahnya.
Baca Juga : Luhut Pandjaitan Tanggapi Demo ‘Indonesia Gelap’: yang Gelap Kau, Bukan Indonesia
Sejak diluncurkan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax kerap mengalami berbagai kendala teknis. Beberapa di antaranya adalah kesulitan login, gagal input data, hingga transaksi yang tertunda.
Masalah-masalah ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas sistem tersebut dan apakah layak untuk terus diterapkan tanpa adanya perbaikan yang signifikan.
Menanggapi kendala yang terus muncul, Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyepakati penggunaan kembali sistem perpajakan lama.
Sistem ini mencakup pembayaran dan pelaporan pajak melalui DJP Online (pajak.go.id), yang dinilai lebih stabil dibandingkan Coretax.
Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menegaskan bahwa penggunaan kembali sistem lama merupakan langkah mitigasi agar penerimaan pajak tetap berjalan lancar.
"Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu konektivitas penerimaan pajak," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2).
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun sistem lama kembali digunakan, implementasi Coretax tidak akan dihentikan. Sistem baru dan lama akan berjalan beriringan untuk memastikan stabilitas penerimaan pajak.
"Karena pajak ini sangat strategis bagi penerimaan negara. Tadi kita menyimpulkan bahwa Ditjen Pajak agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama," katanya.
Baca Juga : Luhut Binsar Beri Alasan Penundaan Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025
