BaperaNews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Raja Dolok Harahap, bersama dengan anggota KPU Paluta, yakni Wiga Haryadi, Parulian Siregar, Rahmat Saleh Harahap, Ahmad Muhyidin Arief Hasibuan, dan Sekretaris KPU Paluta, Dian Aulia Lubis, mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional (Rakor Nasional) dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia (RI) di Ecovention Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pada 29 hingga 31 Desember 2024.
Rakor Nasional tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang didampingi oleh Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Iffa Rosita, Idham Holik, dan Betty Epsilon Idroos, serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.
Dalam sambutannya, Afifuddin memberikan apresiasi kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota atas kerja keras mereka dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024.
Ia menyebutkan bahwa tingkat partisipasi Pemilu pada Pilkada 2024 yang mencapai 71% ini masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain, meskipun tingkat partisipasi Pilkada umumnya lebih rendah dibandingkan Pemilu.
Drajat juga menyampaikan dukungan dan semangat kepada seluruh jajaran KPU, mengingat apapun hasil yang telah dicapai, semua telah memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara, dengan memastikan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.
Sementara itu, August Mellaz mereviu Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) yang diisi oleh seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. IPP ini berfungsi untuk memotret aktivitas kegiatan dan dokumentasi serta mengukur peran serta masyarakat dalam proses Pemilu.
Iffa Rosita, selaku Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, menjelaskan bahwa Divisi Hukum tengah fokus menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), yang merupakan bukti kredibilitas dan integritas KPU. Selain itu, KPU juga telah membuka helpdesk bagi satuan kerja yang memiliki permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rakor Nasional ini menjadi momentum penting bagi KPU dalam mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, serta memperkuat kinerja lembaga penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, termasuk KPU Paluta. (Haryan Harahap)