Jokowi Bongkar Anggaran Daerah Yang Tak Masuk Akal

Baperanews - Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinannya atas bobroknya pengelolaan anggaran di beberapa daerah di Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Istana Negara hari ini, Presiden Jokowi menyoroti praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan kebijakan yang tidak efektif di sejumlah pemerintahan daerah.

Jokowi bongkar anggaran daerah, ketika memberikan sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Intern Pemerintah, di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Rabu (14/6).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di berbagai daerah. Hasilnya, terungkap banyak kejanggalan dan penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan dana publik di beberapa daerah.

"Kami telah melaksanakan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di seluruh Indonesia. Sayangnya, kami menemukan banyak kejanggalan dan ketidakberesan dalam penggunaan anggaran daerah," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyoroti adanya praktik korupsi yang merajalela di beberapa daerah. Ia menekankan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan secara bersama-sama.

Baca Juga : Jokowi Tambah 1 Tahun Masa Jabatan Pimpinan KPK

"Korupsi adalah musuh kita bersama. Tidak ada tempat bagi praktik korupsi di pemerintahan daerah. Kami akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi," tegas Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan yang tidak efektif di beberapa daerah. Ia menekankan perlunya adanya perbaikan dalam perencanaan anggaran dan penggunaan dana publik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Kami membutuhkan perbaikan dalam perencanaan anggaran dan penggunaan dana publik. Harus ada kejelasan tujuan dan prioritas yang jelas, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau dan melakukan langkah-langkah tegas untuk memastikan penggunaan dana publik yang sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, Presiden Jokowi mengumumkan akan membentuk tim khusus yang akan bertugas melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan anggaran di daerah yang terindikasi melakukan penyimpangan. Tim tersebut akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik korupsi di tingkat daerah.

Presiden Jokowi berharap langkah-langkah ini dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat tidak

Baca Juga : Ngadu ke Jokowi, Siswa SMP Diancam Jaksa Masuk Bui Usai Lapor Dikeroyok