Fahd A Rafiq Mengapresiasi Upaya Membangun Era Layanan Publik Digital Terpadu Yaitu GovTech Indonesia
Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyampaikan apresiasinya atas langkah progresif peremintah terkait didirikannya Government Technology.
Organisasi Bapera 
Bapera News - Menteri PANRB melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai langkah strategis yang diambil untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Perpres No. 82/2023 telah ditandatangani oleh Presiden, menandai langkah besar dalam mewujudkan pelayanan publik digital terpadu dengan mendirikan Government Technology (GovTech).
GovTech, yang akan diemban oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Peruri), bertujuan mengintegrasikan layanan digital pemerintah, menghilangkan kompleksitas dan meningkatkan keterpaduan.
Menteri PANRB menyatakan bahwa hal ini akan menciptakan layanan yang satu dengan interoperabilitas yang baik, mengikuti model praktik dari berbagai negara di dunia yang telah berhasil mengimplementasikan GovTech.
Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyampaikan apresiasinya atas langkah progresif peremintah terkait didirikannya Government Technology.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi atas langkah progresif yang diambil oleh pemerintah dalam mendirikan Government Technology (GovTech) Indonesia. Inisiatif ini membawa harapan besar bagi perubahan positif dalam memberikan layanan publik yang lebih baik dan efisien kepada seluruh masyarakat.” Ujar Fahd A Rafiq, Selasa (2/1).
Dalam contoh dari Inggris, GovTech mereka, Government Digital Service, telah mencapai integrasi layanan digital yang luar biasa dengan menyatukan ratusan aplikasi menjadi hanya belasan. GovTech Indonesia akan memainkan peran serupa, menyatukan berbagai layanan digital pemerintah yang sebelumnya terpisah.
“Saya berharap agar pemerintah terus membuka ruang partisipasi dan melibatkan pemuda dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi GovTech. Semoga GovTech menjadi tonggak baru dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, efisien, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.” Ujar Fahd A Rafiq, Selasa (2/1).
Penyelenggaraan GovTech ini didukung oleh berbagai fondasi kebijakan, termasuk Perpres SPBE, Perpres Arsitektur SPBE, Perpres Satu Data Indonesia, serta UU Pelindungan Data Pribadi.
Dengan dukungan ini, GovTech diharapkan dapat meningkatkan peringkat e-Government Development Index (EGDI) Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 77, dan dengan GovTech, diharapkan akan terjadi transformasi dan percepatan dalam integrasi layanan pemerintah.
Langkah ini memperkuat komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan teknologi dan menyediakan layanan publik yang lebih baik dan efisien bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan GovTech, pemerintah bergerak maju dalam menciptakan era layanan publik digital yang terpadu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua warga.
Penulis : AG
