Fahd A Rafiq: Indonesia Masuk Daftar 15 Negara Terdampak Resesi, Kita Harus Strategikan

Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq beri cacatan penting strategikan rencana dan kebijakan untuk mengantisipasi dampak buruk dari resesi global. Simak daftar 15 negara yang beresiko mengalami resesi!

Fahd A Rafiq: Indonesia Masuk Daftar 15 Negara Terdampak Resesi, Kita Harus Strategikan
Fahd A Rafiq beri cacatan penting strategikan rencana dan kebijakan untuk antisipasi resesi global. Gambar : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Ahmad Sofyan (Kontributor) - Beberapa Negara dunia seperti Eropa, Sri Lanka, dan Argentina telah dilanda resesi yang akhirnya berdampak pada perekonomian Indonesia. 

Saat ini sudah banyak perusahaan yang telah melakukan PHK kepada para karyawannya, perusahaan besar yang PHK karyawan seperti perusahaan sepatu, jalan tol, Shopee, Tanihub, Fabelio, Mobile Premier League, beres.id, toko crypto, Indosat, Binar Academy, dan Grab Kitchen yang telah merumahkan ribuan karyawannya.

Berdasarkan hasil survei Bloomberg, Negara Indonesia masuk ke dalam daftar 15 Negara yang beresiko mengalami resesi. Daftar survei tersebut Indonesia berada di peringkat ke-14. Survei ini menunjukkan peringkat 1-15 Negara yang beresiko mengalami resesi.

Berikut Daftar 15 Negara yang Beresiko Mengalami Resesi dari Hasil Survei Bloomberg:

  1. Sri Lanka
  2. New Zealand
  3. Korea Selatan
  4. Jepang
  5. China
  6. Hong Kong
  7. Australia
  8. Taiwan
  9. Pakistan
  10. Malaysia
  11. Vietnam
  12. Thailand
  13. Filipina
  14. Indonesia 
  15. India

Baca Juga : Fahd A Rafiq Berikan 8 Solusi Untuk Menghadapi Resesi Ekonomi Pada 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, “Dari survei diatas menggambarkan indikator neraca pembayaran dan APBN kita ketahanan dari GDP kita dan juga dari sisi korporasi maupun rumah tangga serta monetary policy relative dalam situasi yang tadi disebutkan dan resikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh diatas 70%” ujarnya.

Pada Jumat (4/11) Partai Buruh dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja. Tuntutan yang mereka suarakan ada 3, yaitu:

  1. Mendesak kenaikan UMK 2023 sebesar 13%.
  2. Menolak pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan resesi.
  3. Menolak penerapan Omnibus Law. 

Para buruh khawatir jika resesi akan menjadi alasan bagi perusahaan untuk memangkas para pekerja. Salah satu Presiden KSPI mengatakan "Kami meminta kepada menteri jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melanda Indonesia" imbuh Said Iqbal. 

Dari catatan terbaru Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jabar (PPTPJB) ada kurang lebih 14 Kabupaten/Kota yang memberikan data jumlah pengurangan atau putus kontrak mencakup 106 perusahaan di Jawa Barat. Tidak hanya itu, ada 54.553 pekerja yang sudah terkena PHK dan pengurangan pekerja. Salah satu pabrik tekstil di Jabar juga telah PHK 3.000 karyawan. Dari 18 Pabrik yang tutup berdampak pada 9.592 pekerja. Jadi jika di total ada 67.145 pekerja yang telah dirumahkan. 

Menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat per September 2022 ada 4.155 buruh yang sudah di PHK. Sementara laporan dari BWI  ILO sudah ada 47.539 karyawan yang di PHK dan berpotensi dirumahkan dan ada data yang lebih mengejutkan lagi dari APINDO sudah ada 73.644 orang di Jabar yang di PHK. 

Kondisi yang memprihatinkan ini terjadi karena pandemi Covid-19 dan dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Pecimu kondisi tersebut diantaranya, biaya Logistik naik tiga kali lipat dengan munculnya fenomena kiamat Kontainer sehingga pengiriman tidak bisa diandalkan. 

Pabrik Tekstil dan produk Tekstil atau TPT Nasional juga terkena efek domino pelemahan daya beli di pasar tujuan ekspor. Pembelian ekspor TPT selama 2 bulan terakhir dilaporkan anjlok sekitar 30% dibandingkan September dan oktober 2021. 

Kondisi tersebut kemudian memaksa pabrik untuk memangkas jam kerja. Rata-rata jam kerja buruh pabrik TPT adalah 40 jam/ minggu. Namun, kini turun ke bawah 40 jam, bahkan jadi hanya sekitar 30 jam per minggu.

Jumlah diatas merupakan akumulasi dari korban penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui Gardu Tol Otomatis (GTO) sejak tahun 2017 lalu. Waktu itu, buruh memprediksi hampir 20.000 orang terkena PHK. Artinya, penerapan MLFF (Multi Lane Free Flow) nanti bisa menghabiskan 30.000 pekerja. Ketika GTO didirikan, betul-betul terjadi hampir 20.000 orang terkena PHK. 

“Catatan yang terpenting ialah PHK massal di sektor padat karya akan membuat tingkat pengangguran meningkat kembali diatas 5,9 %. Resesi ekonomi dunia kali ini harus kita strategikan dengan baik, kita harus punya rencana dan kebijakan yang ampuh untuk mengantisipasi dampak terburuk dari resesi global yang melanda Indonesia ke depan” tutup Fahd A Rafiq.

Penulis: Ahmad Sofyan (Bapera Pusat)