Pemerintah Bakal Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Hingga Rp 546 Triliun

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024. Temukan strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam tulisan ini!

Pemerintah Bakal Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Hingga Rp 546 Triliun
Pemerintah Bakal Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Hingga Rp 546 Triliun. Gambar : Kompas.com/Dok. Pemkab Banjarnegara

BaperaNews - Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di tahun ini sejalan dengan target penurunan angka kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024 mendatang.

Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrim dan memang perlu upaya khusus untuk melakukannya, sebab itu pemerintah berencana kembali menerapkan anggaran perlindungan sosial 2024 tahun depan.

Menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah usual dana anggaran perlindungan sosial 2024 menjadi Rp 503,7 – 546,9 Triliun dimana angka ini lebih tinggi dari dana Perlinsos 2023 yang sebesar Rp 476 Triliun.

Seiring dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, pemerintah juga siapkan strategi untuk menghapus kemiskinan ekstrim yakni dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rentan miskin dan miskin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Fabrio Kacaribu menyampaikan pemerintah akan memperbaiki data di RT desa yang masuk kelompok 1-10% dimana tingkat ini ialah yang paling rendah derajat kesejahteraannya atau disebut desil 1.

“Kita tahu yang tepat sasaran harus yang terbawah lagi, karena ini paling susah mengentaskan kemiskinan” tutur Fabrio pada Rabu (31/5). 

Baca Juga : Sri Mulyani Siapkan Dana Rp58,1 Triliun untuk Pensiunan ASN

Di saat yang bersamaan, pemerintah ingin meningkatkan indeks Program Keluarga Harapan dan sembako yang diambil dengan pertimbangan belum adanya penyesuaian indeks dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini yang akan kita bicarakan dengan DPR. Kita melihat kemiskinan ekstrim ini bukan hanya kita beri bantuan uang tunai, tapi ingin kita beri bantuan berupa lapangan kerja” pungkas Fabrio.

Selain memberi bantuan secara nyata yakni dengan memberi lapangan kerja, pemerintah berencana membuat infrastruktur lebih baik yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin seperti layanan pendidikan, air minum bersih, dan puskesmas atau layanan kesehatan yang memadai.

Dengan demikian diharapkan membuat semakin banyak masyarakat miskin Indonesia yang punya taraf hidup lebih baik.

Bisa lebih berkembang, jika terus menerima bantuan tunai atau pangan, seringkali membuat masyarakat jadi bergantung, namun jika diberi bantuan pekerjaan akan lebih memancing mereka agar lebih banyak berusaha.

Tercatat per tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrim ada 2,04%, di tahun 2023 ini ditargetkan jumlah kemiskinan ekstrim turun menjadi 1,04% dan di tahun 2024 targetnya 0% alias tidak ada lagi masyarakat dengan kondisi miskin ekstrim.

Baca Juga : Kemenkeu Buka Suara Soal Dana Mobil Listrik Pejabat Capai Rp 1 M Per Unit!