PDIP Akui Tak Undang Jokowi dalam HUT Partai
Politikus PDI-P, Chico Hakim, mengkonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara sengaja tidak diundang untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P.
Rizaldi
BaperaNews - Politikus PDI-P, Chico Hakim, mengkonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara sengaja tidak diundang untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P. Acara tersebut diselenggarakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Januari 2024.
Alasan PDI-P Tidak Mengundang Jokowi
Menurut Chico Hakim, keputusan untuk tidak mengundang Presiden Jokowi diambil karena presiden memiliki agenda kunjungan kenegaraan ke Filipina pada hari yang sama. "Kami tahu tentang agenda presiden dan menghormatinya," ujar Chico dalam konferensi pers. Informasi tentang kunjungan kenegaraan Jokowi diperoleh dari pihak Istana.
Baca Juga : Elektabilitas PDIP Turun, Hampir Disalip Gerindra
Kunjungan Kenegaraan Jokowi ke Filipina
Pada hari HUT PDI-P, Jokowi memang berada dalam kunjungan kenegaraan ke Filipina. Ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi tidak diundang dalam acara tersebut.
Jokowi Belum Terima Undangan
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengonfirmasi bahwa ia belum menerima undangan untuk menghadiri peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan. Saat ditanya soal kehadirannya di acara tersebut, Jokowi mengatakan, "Belum dapat undangan," saat memberikan keterangan di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Senin (8/1/2024).
Spekulasi Hubungan Retak antara Jokowi dan PDI-P
Hubungan antara Jokowi dan PDI-P selaku partai pengusungnya dikabarkan mengalami ketegangan. Spekulasi ini muncul setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Keputusan PDI-P untuk tidak mengundang Jokowi di HUT partainya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan politik dan masyarakat. Beberapa pihak melihat ini sebagai indikasi adanya pergeseran dinamika politik internal partai, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai langkah strategis mengingat situasi politik yang berkembang.
