BaperaNews - Wacana pengembalian Ujian Nasional (UN) kembali menjadi perdebatan hangat di kalangan pengamat pendidikan dan akademisi. Tahun 2025, Ujian Nasional dipastikan tidak akan dilaksanakan, menurut pernyataan Fahd A Rafiq di Jeddah, Arab Saudi, Senin (6/1/2025).
Fahd mengungkapkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 mencakup upaya memajukan dunia pendidikan secara menyeluruh.
Dengan anggaran pendidikan yang menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan kementerian lain, Indonesia masih tertinggal dalam peringkat pendidikan dunia.
"Apa yang salah? Apakah SDM-nya, ataukah sistemnya? Para pengurus dunia pendidikan adalah orang-orang yang titelnya berderet, artinya mereka pintar semua," ujar Fahd di Jakarta pada hari yang sama.
Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa UN akan kembali diadakan di sekolah-sekolah yang telah terakreditasi. Namun, kebijakan ini menuai kritik dan dianggap perlu dikaji ulang.
"UN adalah alat evaluasi yang berfokus pada hasil akhir, berbeda dengan Asesmen Nasional (AN) yang lebih menekankan proses pembelajaran," tambah Fahd.
Fahd menjelaskan bahwa paradigma pendidikan saat ini mengalami pergeseran signifikan. AN dirancang untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kualitas pendidikan, termasuk kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa.
"UN seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi siswa, bahkan ada yang sampai malu dan enggan melanjutkan sekolah jika gagal. Sementara itu, AN memberikan umpan balik yang lebih bermanfaat bagi guru dan sekolah," jelasnya.
Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran pendidikan, yang lebih besar dibandingkan pertahanan dan keamanan, harus mampu menciptakan generasi unggul dalam 10 tahun ke depan. Namun, realitas menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.
"Dengan anggaran sekitar Rp5.000 triliun dalam satu dekade terakhir, bisakah Indonesia mencetak generasi yang cerdas dan kompetitif?" tanyanya.
Baca Juga : Fahd A Rafiq Apresiasi Langkah Prabowo Subianto Menuju Swasembada Pangan
Fahd membandingkan kebijakan pendidikan di Indonesia dengan negara lain. Misalnya, India mengirimkan lima juta mahasiswa ke luar negeri dalam satu dekade, sementara Tiongkok mengirimkan 13 juta.
Sistem penilaian nasional di negara-negara maju, seperti Finlandia, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, berfokus pada proses pembelajaran, bukan sekadar hasil akhir.
"Indonesia harus belajar dari negara-negara ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita," tegasnya.
Menurut Fahd, AN lebih baik daripada UN karena tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keterampilan lainnya.
"AN memberikan kesempatan kepada siswa yang kreatif dan inovatif untuk menunjukkan potensinya. Konsep keadilan dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui sistem ini," ujarnya.
Ia juga mengkritisi konsep wajib pendidikan 9 tahun yang dianggap tidak relevan dengan tantangan zaman.
"Kita perlu memperbarui konsep ini agar sesuai dengan tujuan pendidikan modern, sehingga mampu mendorong perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh," tambahnya.
Fahd menegaskan bahwa mempertahankan Asesmen Nasional adalah langkah yang tepat untuk menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia.
"Sistem ini telah banyak digunakan oleh negara-negara maju dan terbukti efektif. Tidak ada salahnya jika Indonesia melanjutkannya demi mewujudkan revolusi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045," tutupnya.
Baca Juga : Fahd A Rafiq: Membaca Geopolitik Global dan Peran Nasionalisme Pemimpin Dunia
