Bapanas Beri Alasan Bansos Beras di Stop Sementara

BaperaNews - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP). 

Keputusan ini diambil untuk menjaga agar harga gabah tidak jatuh di pasar, menjelang panen raya yang diperkirakan akan segera dimulai. 

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar harga gabah tidak terus tertekan akibat banjirnya pasokan beras ke pasar.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (4/2), Arief mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP akan dihentikan sementara selama dua bulan.

Ia menambahkan bahwa jika pasar terus dibanjiri dengan bantuan beras, maka harga gabah yang saat ini masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram, tidak akan naik. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pasokan di hulu (petani) dan hilir (pasar), untuk mencegah terjadinya penurunan harga yang merugikan petani.

Langkah penghentian sementara penyaluran bantuan pangan ini juga mendapat penegasan dari Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono.

Ia mengonfirmasi bahwa bantuan pangan beras dan SPHP yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan selama enam bulan pada 2025, sementara ditunda. Bulog, yang bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan pangan, kini fokus pada penyerapannya. 

Menurut Wahyu, Bulog ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton beras selama masa panen raya. Dengan demikian, penyaluran bantuan beras sementara ini ditunda untuk menjaga stabilitas harga gabah.

Baca Juga : Bapanas Tegaskan Tak Ada Kuota Impor Beras 2024 yang Masuk di 2025

Keputusan untuk menunda penyaluran bantuan beras ini juga terkait dengan persiapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, terutama menjelang musim panen raya yang akan datang.

Pemerintah ingin memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk gabah mereka, yang akan menguntungkan mereka secara ekonomi. 

Menurut Arief, penurunan harga gabah akibat pasokan beras yang terlalu banyak di pasar dapat berdampak buruk pada kesejahteraan petani, yang menjadi bagian dari fokus kebijakan pemerintah dalam menjaga inflasi dan mendukung sektor pertanian.

Badan Pangan Nasional sebelumnya mengumumkan bahwa bantuan beras akan disalurkan kepada 16 juta penerima bantuan pangan (PBP) di 2025.

Dalam rencana semula, pemerintah menargetkan untuk mendistribusikan 960 ribu ton beras selama enam bulan pertama tahun 2025. Namun, rencana tersebut kini diubah karena alasan stabilitas harga gabah dan keseimbangan pasar. 

Arief menyebutkan bahwa bantuan beras ini akan difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.

Bantuan beras atau bansos beras diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Namun, pemerintah juga menyadari bahwa penyaluran bantuan pangan yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi harga gabah yang menjadi sumber pendapatan utama petani. 

Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyeimbangkan kedua hal tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Baca Juga : Bantuan Sosial Beras 10 Kilogram Lanjut hingga Februari 2025