Sri Mulyani Kaji Skema 'Student Loan' Buntut Bayar UKT Pake Pinjol
Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penerapan skema student loan melalui LPDP sebagai solusi terhadap meningkatnya kebutuhan keuangan mahasiswa. Simak selengkapnya di sini!
Radhita
BaperaNews - Dalam konferensi pers pada Selasa, (30/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia, melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sedang mengkaji penerapan skema pinjaman untuk mahasiswa yang dikenal sebagai student loan.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan keuangan mahasiswa, yang terlihat dari tren penggunaan pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT).
Sri Mulyani menekankan urgensi penanganan masalah ini.
"Terkait dengan mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kami saat ini sedang membahasnya di dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mempertimbangkan kemungkinan pengembangan yang disebut student loan," tegasnya.
Namun, Sri Mulyani juga memberi peringatan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan skema student loan, mengacu pada dampak negatif yang terjadi di Amerika Serikat. Implementasi student loan di AS telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk peningkatan kredit macet akibat kesulitan penerima pinjaman untuk membayar cicilan.
"Kami juga waspada, di negara maju seperti Amerika itu sudah dilakukan dan menimbulkan masalah jangka panjang," kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, dalam pembahasan skema student loan, pemerintah bersama perbankan menekankan aspek keterjangkauan bagi penerima pinjaman untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak memberatkan. Sri Mulyani menyoroti perlunya mencegah moral hazard sambil tetap memberikan afirmasi, terutama pada kelompok yang kurang mampu.
Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos Naik Pesat Tahun Ini
"Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk kemudian kita sampaikan dan kita putuskan dalam dewan pengawas," tambahnya.
Student loan, sebagai bentuk bantuan keuangan untuk studi mahasiswa, diberikan oleh lembaga keuangan. Di Amerika Serikat, pinjaman mahasiswa diberikan oleh pemerintah negara bagian, dengan tenor pengembalian hingga 10 tahun, dan pembayaran dimulai setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikannya.
Sikap berhati-hati Sri Mulyani berasal dari tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat setelah menerapkan program student loan. Salah satu isu utama yang dihadapi oleh AS adalah lonjakan kredit macet, yang disebabkan oleh penerima pinjaman yang kesulitan membayar angsuran pinjaman.
Referensi Menteri Keuangan terhadap pengalaman Amerika menjadi latar belakang penting bagi pendekatan pemerintah Indonesia dalam merumuskan skema student loan. Dengan belajar dari tantangan yang dihadapi oleh AS, Indonesia bertujuan untuk merancang sistem yang mengurangi potensi masalah jangka panjang terkait pinjaman mahasiswa.
Diskusi yang sedang berlangsung di LPDP dan upaya kolaboratif dengan bank berpusat pada dua aspek utama, yakni keterjangkauan dan pengurangan risiko.
Sri Mulyani menekankan pentingnya memastikan bahwa pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa tetap terjangkau, mencegah akumulasi beban keuangan bagi peminjam. Pemberian penekanan pada keterjangkauan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau secara finansial.
Secara bersamaan, ada pengakuan terhadap perlunya menghindari moral hazard, di mana peminjam dapat terlibat dalam perilaku keuangan berisiko karena harapan bantuan pinjaman. Sri Mulyani menekankan pentingnya memberikan tindakan afirmatif, terutama untuk kelompok ekonomi lemah, untuk memfasilitasi akses pendidikan tanpa meningkatkan risiko keuangan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memainkan peran penting dalam membentuk skema pinjaman mahasiswa yang potensial. Saat LPDP terlibat dalam diskusi, fokus tetap pada mencapai keseimbangan antara memberikan bantuan keuangan dan melindungi dari konsekuensi buruk yang mungkin terjadi di negara lain.
Proses deliberasi melibatkan pertimbangan hati-hati terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi peminjam, struktur pembayaran, dan langkah-langkah untuk mencegah wanprestasi.
Sri Mulyani menekankan bahwa LPDP secara aktif terlibat dalam diskusi ini, bertujuan untuk mencapai keputusan yang mengatasi tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa Indonesia. Upaya kolaboratif dengan sektor perbankan mencerminkan pendekatan komprehensif dalam merancang skema pinjaman mahasiswa yang sesuai dengan sosial-ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani & Dirut Pertamina Masuk Daftar 100 Wanita Berpengaruh Dunia Versi Forbes
