Sistem Belanja Di Indonesia Ingin DiRubah Oleh LKPP? Apa Itu BlockChain?

BaperaNews - Teknologi merupakan salah satu wujud perkembangan yang tiada henti. Perkembangan tersebut melibatkan salah satu sistem belanja, yaitu teknologi blockchain.

LKPP atau yang disebut dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah akan memakai teknologi blockchain untuk memperkuat sistem belanja pemerintah yang akuntabel dan transparan.

“Dengan teknologi ini, semua data akan otomatis di distribusi ke semua pihak dengan kontrol dan akses, sehingga semakin transparan dan akuntabel” ujar Kepala LKPP, Abdullah Azwar (25/5).

Istilah blockchain belakangan ini sedang popular. Founder & CEO UpBanx, Wafa Taftazani menjelaskan, blockchain ialah layanan eksplorasi digital yang bisa memverifikasi semua perpindahan dan aset dalam bentuk digital.

Dengan demikian, ketika ada perpindahan database digital, semua aset akan dicatat dan diverifikasi ke semua orang yang ada di dalam database tersebut. “Maka resiko manipulasi, korupsi, dan data loss perubahan yang tidak ada otorisasi oleh pemiliknya bisa diminimalisir” imbuh Wafa.

Wafa melanjutkan, database konvensional biasanya masih diatur oleh pihak pusat dan seluruh perubahan di dalamnya yang juga diatur olehnya. Akan tetapi dengan blockchain, sirkulasi database tidak hanya dibebankan kepada satu pihak.

Baca Juga : Gerbang Tol Mau Dihapus, Bayar Tol Tanpa Sentuh dan Tanpa Berhenti Pakai Alat Ini !

“Kalau database itu ada satu central authority yang maintain integrity atau ada perubahan di database tersebut” pungkasnya.

Hal itulah yang membuat blockchain bisa membuat transaksi jadi lebih transparan dan akuntabel, Azwar juga menyebut keputusan LKPP akan memakai teknologi blockchain, salah satunya sistem belanja, jika sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi.

Arahan Jokowi tersebut berhubungan dengan para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan katalog elektronik atau e-katalog, “Termasuk untuk katalog elektronik lokal, sesuai dengan arahan Pak Presiden Jokowi, agar APBD bisa makin mudah dan bisa diakses oleh pengusaha daerah dan oleh UMK Koperasi, sehingga bisa mewujudkan pemerataan ekonomi” tutup Ketua LKPP, Azwar.

Blockchain pada dasarnya sebuah teknologi yang dipakai untuk penyimpanan atau bank data digital yang terhubung dengan kriptografi. Blockchain bisa bekerja dengan mengkoneksikan satu perangkat ke perangkat lain untuk saling merekam data.

Blockchain ini sifatnya publik, tiap orang di dalamnya bisa mengakses dan melihat catatan transaksi yang ada. Sehingga lebih terbuka dan jelas penggunaannya.

Kelebihan dari penggunaan blockchain ini adalah pengguna bisa melihat tracking data transaksi, sehingga bisa mengetahui jejak dari pergerakan aset dan bisa meminimalisir penggelapan dana.

Diharapkan dengan adanya teknologi baru ini, sistem pemerintahan setiap Negara bahkan di Indonesia sendiri bisa mengurangi aksi korupsi, suap, dan segala masalah dalam keuangan lainnya. Salah satunya ialah sistem belanja.