Ramai – Ramai Sindir Otak di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024
Masyarakat sipil beramai-ramai menyindir otak dibalik wacana penundaan pemilu 2024, karena menduga penundaan tersebut datang dari sosok tertentu, bukan dari partai politik secara langsung.
BaperaNews - Masyarakat sipil dan oposisi menduga adanya rencana penundaan Pemilu 2024 yang berdampak pada perpanjangan jabatan Presiden datang dari sosok tertentu, bukan dari partai politik secara langsung.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti mengaku mengetahui informasi tersebut bahwa ada sosok tertentu yang menekan partai politik untuk bersedia menunda Pemilu 2024. “Memang banyak spekulasi datang yang mengatakan ini keinginan dari partai politik itu sendiri, tapi saya dengar suara angin yang angin ini bisa jadi angin ribut, bisa jadi angin mamiri, itu memang ada pengaruh dari sosok tertentu yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda” ujarnya dalam sebuah Webinar Sabtu 26 Februari 2022.
“Orang itu ya tak perlu disebut namanya, mungkin para ketua umum itu yang tahu, saya juga sempat komunikasi dengan beberapa pihak, katanya memang ada tekanan dari sosok tertentu tu supaya partai politik bersuara soal menunda Pemilu 2024” lanjutnya.
Yang jelas, menurutnya perpanjangan Pemilu 2024 akan turut memperpanjang masa jabatan Presiden dan para DPR, juga wakil presiden, Kabinet DPR, MPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan 2, juga jabatan publik lain yang berhubungan.
Hal senada juga disampaikan pakar hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari, “Tidak mungkin lah partai menyampaikan secara terbuka karena yang dilawan kan konstitusi, hanya menitip bibir dan mulut ketua partainya saja” ujarnya Sabtu 26 Februari 2022.
AHY, Ketum Demokrat juga menyebut ada pihak yang ingin panjang masa kekuasaannya sehingga membuat ide penundaan Pemilu 2024, “Ada mereka yang ingin kekuasaan langgeng, negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi pemimpin orang-orang seperti itu” ungkapnya. Ia juga menyebut perpanjangan masa jabatan adalah hal yang melanggar konstitusi Indonesia.
Sebelum penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, usul Pemilu 2024 ditunda hingga 1-2 tahun, dan partai lain memberi dukungan, diantaranya Golkar. Sedangkan partai lain seperti PKS, Demokrat, NasDem, dan PDIP menolaknya.
Presiden Jokowi melalui staff khususnya menyatakan Jokowi akan tetap mengacu pada aturan UU dan konstitusi. “Silahkan saja berpendapat, namun Presiden masih sama sikapnya dalam menunda Pemilu atau memegang jabatan 3 periode, yakni Presiden Jokowi menentang keras adanya wacana penambahan masa jabatannya” Deputi V KSP, Jaleswari kepada awak media Sabtu 26 Februari 2022.
Jokowi juga pernah menyampaikan penolakannya secara langsung di Istana Merdeka pada 2 Desember 2019, “Ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode, ada tiga itu maknanya menurut saya, yang pertama ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, yang ketiga ingin menjerumuskan” ujarnya tegas.
Baca Juga : Gambarkan Kondisi Kiev, WNI di Ukraina Sebut Evakuasi 1 – 2 Hari Lagi