Proyek Kereta Cepat Memakai Dana APBN, Ini Alasannya
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, kini telah disetujui untuk menggunakan sejumlah dana yang dibiayai dari APBN. Kesemua perusahaan konsorsium sebagai pemegang saham mengaku tengah mengalami kesulitan keuangan yang mempengaruhi cashflow saat ini.
Tim Redaksi Baperanews 
BaperaNews - Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, kini telah disetujui untuk menggunakan sejumlah dana yang dibiayai dari APBN. Yang sebelumnya sempat tak diperbolehkan menggunakan anggaran dana negara itu, kini justru berbanding terbalik. Ini terjadi bukan tanpa alasan.
Arya Sinulingga (Staf Khusus Kementerian BUMN) angkat bicara mengenai penggunaan dana APBN tersebut. Gejolak pandemi menyebabkan para pemegang saham penyelenggara proyek kereta api cepat Jakarta Bandung kesulitan keuangan.
Perusahaan konsorsium proyek kereta api cepat Jakarta Bandung antara lain seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN). Kesemua perusahaan konsorsium sebagai pemegang saham mengaku tengah mengalami kesulitan keuangan yang mempengaruhi cashflow saat ini.
Dulu pendanaan yang diperkirakan guna memenuhi kebutuhan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung memang bisa terpenuhi, namun itu saat dalam keadaan normal sebelum corona. Berbeda saat badai pandemi menghantam, krisis keuangan mulai dirasakan oleh para pemegang saham.
Kesulitan keuangan yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk karena banyak proyek yang terhenti selama pandemi. Kemudian untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk, menurunnya jumlah pengguna jalan tol selama pandemi. Selanjutnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mengalami masalah yang serupa, yakni jumlah penumpang yang menurun drastis selama pandemi.
Dalam kondisi tersebut, untuk memenuhi kebutuhan operasional saja rasanya sulit apalagi harus setor untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi salah satu solusi untuk membantu menopang dana adalah sumber dana yang berasal dari APBN.
Sebagai pengingat, awalnya penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta Bandung diprediksi akan menghabiskan dana sekitar 86,5 triliun rupiah. Namun setelah proyek tersebut mulai dikerjakan, terdapat pembengkakan dana untuk kebutuhan pembangunannya menjadi 114,24 triliun rupiah.
Lonjakan anggaran dana tersebut tak bisa dianggap sedikit, beban tersebut juga harus dipenuhi oleh perusahaan konsorsium proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Untuk bisa terus melanjutkan proyek tersebut, bantuan dari dana APBN sangatlah diperlukan demi kelancaran proses pembangunannya.
“Yang semula menggunakan pendanaan dari dana APBN diharamkan, kini justru dihalalkan karena memang sedang terdesak. Mau tidak mau, anggaran dari dana APBN harus turun untuk menutupi kekurangan biaya operasional pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung,” kata Arya Sinulingga (Staf Khusus Kementerian BUMN).
