Kemenlu dan Kemenkeu Jalin Kerja Sama Bidang Keuangan, Fahd A Rafiq: Perkuat Diplomasi Ekonomi
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan RI bekerja sama melalui MoU Keuangan untuk memperkuat diplomasi ekonomi.
Organisasi Bapera 
Bapera News - Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk memperkuat diplomasi ekonomi melalui pembentukan Nota Kesepahaman (MoU) Keuangan antara kedua kementerian.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menlu RI Retno Marsudi dan Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemlu, Jakarta, Senin (14/8).
Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyampaikan, Kemenlu bersama dengan Kemenkeu telah menjalin kerjasama bidang keuangan, hal tersebut melalui pembentukan Nota Kesepahaman (MoU) keuangan, yang ditanda tangani langsung oleh Menlu RI Retno Marsudi dan Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati pada Senin kemarin.
“Kemenlu dan Kemenkeu telah menjalin kerjasama dalam bidang keuangan, kedua Kementerian tersebut telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bidang keuangan pada Senin kemarin, kita ketahui dari kerja sama tersebut, fokusnya adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Indonesia.” Ujar Fahd A Rafiq.
Dirinya juga menambahkan, “Semoga dari kerjasama ini, dapat memperkuat diplomasi ekonomi membawa manfaat nyata bagi rakyat. Salah satu fokusnya adalah mendorong UMKM go global. Kita harapkan UMKM Indonesia dapat bersaing di pasar Internasional.” Tutupnya Fahd A Rafiq.
MoU ini adalah bukti atau wujud kolaborasi nyata untuk memperkuat diplomasi ekonomi. MoU ini merupakan bentuk kepedulian Kemlu dan Kemkeu secara kelembagaan terhadap pemulihan ekonomi dan program prioritas nasional. MoU ini juga menjadi wujud kolaborasi nyata antara kedua kementerian untuk memperkuat diplomasi ekonomi.
Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh jajaran Pejabat Tinggi kedua Kementerian, termasuk secara daring oleh 131 Perwakilan RI di luar negeri dan para Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai, Pajak, Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut kedua Menteri sekaligus memberikan arahan substantif kepada 131 Kepala Perwakilan RI, a.l. untuk menyusun kajian dan market intelligence secara komprehensif mengenai potensi produk UMKM di negara akreditasi dan membangun mekanisme evaluasi yang tepat sasaran.
Menindaklanjuti nota kesepahaman ini, kedua kementerian akan menyelenggarakan bussines sharing antara UMKM dengan Perwakilan RI guna menjembatani kepentingan UMKM dengan pasar luar negeri.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditjen Bea Cukai bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri dengan mempromosikan kemajuan sektor UMKM binaan Kemkeu.
Kedua kementerian juga telah menyusun program-program lanjutan yang akan mengisi implementasi nota kesepemahaman ke depan, dengan fokus pengembangan dan fasilitasi UMKM Indonesia.
Penulis : FNID
