Jokowi Belum Putuskan Kandidat Menko Polhukam Permanen
Jokowi belum menetapkan kandidat definitif Menko Polhukam. Ia berusaha memilih sosok menteri dari luar partai politik. Baca selengkapnya di sini!
BaperaNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menetapkan nama untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) secara definitif atau permanen.
Pengumuman ini dilontarkan Jokowi dalam konferensi pers yang digelar di TPS 10, gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (14/2). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa masih memerlukan waktu untuk membuat keputusan yang tepat.
"Sebentar nanti kita siapkan kalau sudah ada," kata Jokowi, menanggapi pertanyaan seputar penunjukan kandidat Menko Polhukam.
Meski demikian, Jokowi mengungkapkan bahwa belum ada nama kandidat yang dipertimbangkan saat ini.
"Diketahui, sebelumnya posisi Menko Polhukam dijabat oleh Mahfud Md. Namun setelah Mahfud mengundurkan diri, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Pengguna PLTS Atap Tidak Bisa Kirim Listrik ke PLN
Dalam melakukan penunjukan kandidat definitif, Jokowi sebelumnya telah mengindikasikan bahwa posisi tersebut akan diisi oleh sosok dari luar partai politik (nonpartai politik atau nonparpol). Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai waktu pengumuman resmi mengenai penunjukan tersebut.
"Ya nanti dilihatlah yang penting organisasi berjalan dengan baik," kata Jokowi, menekankan pentingnya kelancaran jalannya pemerintahan saat berkunjung di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu (3/2).
"Secepatnya," jawab Jokowi saat ditanya mengenai perkiraan waktu pengumuman.
Lebih lanjut, Jokowi memberikan petunjuk terkait latar belakang calon kandidat definitif tersebut. Menurutnya, sosok yang akan dipilih berasal dari kalangan nonpartai politik.
"Oh, dari non," jawab Jokowi saat ditanya apakah calon definitif berasal dari partai politik atau bukan.
Baca Juga: Beri Respon Terkait Petisi UGM dan UII, Jokowi: Itu Hak Demokrasi