Apa Itu Danantara? Lembaga Baru yang Bakal Diluncurkan Prabowo

BaperaNews - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) baru bernama Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga ini dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui investasi strategis yang lebih terintegrasi dan efisien.

Danantara, yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara, akan mengonsolidasikan berbagai aset serta kekuatan ekonomi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pembentukan badan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi nasional. 

Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2).

"Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara," kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa Danantara akan menjadi badan pengelola investasi yang berfungsi sebagai penguatan ekonomi berbasis aset negara.

Secara etimologis, Prabowo menjelaskan bahwa "Daya" berarti energi atau kekuatan, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Indonesia.

Dengan demikian, Danantara dimaksudkan sebagai wadah pengelolaan investasi yang menjadi pilar ekonomi nasional untuk masa depan.

Danantara akan berperan dalam menginvestasikan modal yang berasal dari aset negara dan sumber daya alam ke dalam proyek-proyek berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah investasi non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga tidak membebani anggaran negara tetapi tetap memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura. Selain itu, lembaga ini memiliki kesamaan peran dengan Indonesia Investment Authority (INA), meskipun cakupannya lebih luas.

Baca Juga : Prabowo Beri Kado Lebaran 2025: THR, Diskon Tarif Pesawat hingga Paket Stimulus Ekonomi

Danantara akan bertugas mengintegrasikan serta mengonsolidasikan aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga pengelolaannya lebih terstruktur dan efektif.

Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari 2025.

Dalam revisi tersebut, ditetapkan bahwa Danantara berfungsi sebagai badan investasi yang memiliki kewenangan dalam mengelola, mengonsolidasikan, serta melakukan restrukturisasi aset BUMN.

Dalam salah satu poin yang dibacakan oleh Ketua Panja Pembahasan RUU BUMN, Eko Hendro Purnomo, disebutkan bahwa badan ini memiliki tugas mengelola holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, serta pembentukan dan pembubaran BUMN jika diperlukan.

Selain didukung oleh revisi UU BUMN, pembentukan Danantara juga diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Danantara dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala. Keduanya telah resmi dilantik oleh Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Pembentukan Danantara disebut sebagai langkah konkret dalam merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dengan hadirnya badan pengelola investasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, serta mendorong investasi strategis yang berkelanjutan.

Baca Juga : Presiden Prabowo Pastikan THR ASN Cair Maret 2025