Anggaran Kesehatan 2023 Naik, Sri Mulyani : Tidak Ada Dana Penanganan Covid-19
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran kesehatan di 2023 akan naik dan tidak akan ada dana untuk penanganan Covid-19.
Adinegara 
BaperaNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan anggaran kesehatan tahun 2023 akan lebih tinggi dari tahun ini. Meskipun lebih tinggi, Sri Mulyani menyampaikan tidak ada alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.
Dalam RAPBN 2023 menyatakan anggaran kesehatan yang awalnya sebesar Rp 122 triliun naik lebih tinggi menjadi Rp 168,4 triliun.
“Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan khusus untuk pandemi Covid-19, namun anggaran kesehatan yang regular akan naik,” ujarnya usai sidang kabinet, pada Senin (8/8/2022).
Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 455,62 triliun. Namun, hingga 22 Juli, realisasi anggaran program tersebut baru Rp 146,7 triliun atau 32,2% dari pagu.
Khusus untuk anggaran penanganan kesehatan yang ditetapkan Rp 122,54 triliun, tercatat baru terealisasi 25,3% atau Rp 31,8 triliun. Rincian dari realisasi ini meliputi pembayaran klaim dan insentif nakes, insentif perpajakan, serta vaksin atau akses untuk penanganan covid-19 melalui dana desa.
Pembayaran klaim pasien sebesar Rp 20,9 triliun, pembayaran insentif tenaga kesehatan Rp 2,2 triliun.
Baca Juga : 4 Jenis Kecelakaan Yang Tidak Ditanggung Oleh BPJS Kesehatan
Pemerintah juga masih membeli vaksin dari anggaran kesehatan tersebut sebesar Rp 1,7 triliun. Insentif perpajakan yang diberikan untuk pengadaan kebutuhan kesehatan tersebut menyedot anggaran Rp 1,2 triliun. Sisanya, anggaran kesehatan digunakan untuk menangani Covid-19 yang bersumber dari dukungan anggaran pendapatan dan delanja daerah (APBD) serta Dana Desa.
Sri Mulyani mengatakan anggaran kesehatan tahun 2023 menjadi lebih tinggi agar dapat memperkuat sistem kesehatan di tanah air, mulai dari perbaikan hingga pembangunan fasilitas kesehatan baru, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Di sisi lain, bendahara negara ini menyebutkan anggaran kesehatan yang tetap ada di tahun depan adalah untuk pendidikan. Sebab, fokus utama pemerintah masih pada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kemudian anggaran pembangunan infrastruktur juga tetap ada pada 2023. Ini untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah disusun saat ini bisa selesai paling lambat 2024.
"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," jelasnya.
Selain itu, anggaran subsidi energi juga akan tetap ada pada tahun depan. Jumlahnya pun dipastikan akan lebih tinggi dari tahun ini.
"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh bapak presiden," pungkasnya.
