Jokowi Ungkap Politik Uang Selalu Terjadi Di Setiap Pemilu

BaperaNews - Presiden Jokowi menyebut di tiap Pemilihan Umum atau Pemilu, politik uang selalu terjadi. Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat masyarakat berpartisipasi agar praktik kotor tersebut bisa teratasi.

“Partisipasi masyarakat ialah hal yang penting dalam mengawasi praktik kotor politik uang, hati-hati, banyak kejadian soal ini, itu sudah jadi penyakit yang selalu ada. Saya pernah Pilkada, pemilihan gubernur selama dua kali, karena dua kali ronde, pemilihan presiden juga dua kali, jadi kalau ada yang bilang soal politik uang saya memang bilang apa adanya” tuturnya pada Sabtu (17/12).

Maka Jokowi meminta Bawaslu aktif memberantas politik uang, sebab bisa merusak demokrasi.

Jokowi juga mengingatkan agar Bawaslu tidak membuat masyarakat khawatir dan membuat mereka segan untuk memilih kandidat, ia juga tidak ingin peserta Pemilu was-was ketika kampanye.

“Harus tegas, tak boleh ragu, tapi jangan sampai Bawaslu justru jadi Badan Was-was Pemilu” imbuhnya.

Jokowi kemudian menceritakan tentang pengalamannya dipanggil Bawaslu, ia merasa grogi ketika itu.

“Saya tidak tau apa kesalahan saya, sebelum datang ke Bawaslu saya grogi, artinya anggota Bawaslu ini disegani. Apalagi diberi peringatan terakhir, ngeri semuanya saya pernah merasakan” terangnya.

Baca Juga : Aturan Baru Jokowi: Menkeu Bisa Minta Jaksa Agung Stop Kasus Pidana Pajak

Jokowi meminta agar Bawaslu tidak hanya mengawasi soal teknis, namun juga tahapan pemilunya dan memiliki indeks kerawanan Pemilu.

“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan tak perlu tunggu membesar. Kalau ada pihak yang menghambat, tidak kooperatif apalagi itu dari pemerintah, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) lapor saja ke saya” tegasnya.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Jokowi sering menjadi masalah, menjadi bahan untuk berbuat kecurangan. DPT urusan yang krusial, ia tidak ingin Bawaslu meremehkan masalah tentang DPT, sebab bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu.

“Di tiap Pemilu selalu ada polemik, jadi bahan kecurangan, masalah DPT ini selalu saja terulang” tutupnya. Jokowi pun mengakui urusan data Indonesia masih lemah, terlebih karakter geografis di Indonesia begitu luas dan beragam.

Sementara politik uang sendiri di lapangan memang ada, dari pemilihan paling kecil kompleksnya seperti pemilihan kepala desa, politik uang sudah ada, sebab itu hal ini sulit untuk dihilangkan, banyak masyarakat justru berharap bisa mendapat uang sebanyak mungkin di masa pemilu entah nantinya ia akan memilih ataupun tidak.

Sebab itulah praktik kotor tersebut memang merusak demokrasi dan merusak kemurnian hasil pemilu.

Baca Juga : RKUHP Turunkan Hukuman Pidana Koruptor, Penjara Minimal 2 Tahun