Bukan Zakat, Anggota DPR Usul Dana untuk Program MBG Diambil dari Cukai Rokok dan CSR BUMN
Anggota DPR RI mengusulkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari cukai rokok.
Rahmadhanty 
BaperaNews - Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari cukai rokok, bukan dari dana zakat masyarakat.
Hal ini disampaikan Irma menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang menyarankan zakat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun mencapai Rp150 triliun,” ujar Irma, Jumat (17/1).
Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan konglomerat. Pasalnya, menurut Irma, selama ini hasil CSR BUMN tidak jelas wujudnya.
“Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.
Menurut Irma, penggunaan dana zakat sudah memiliki aturan yang jelas dan sebaiknya dialokasikan untuk kemaslahatan umat, seperti bantuan kepada fakir miskin.
"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin,” ujar Irma.
Irma juga mengingatkan agar program Makan Bergizi Gratis tidak dikaitkan dengan usulan-usulan kontroversial yang dapat memicu sentimen negatif terhadap pemerintah.
Dia menegaskan pentingnya menjaga fokus pada tujuan utama program tanpa memunculkan polemik yang tidak perlu.
"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," kata dia.
Usulan alternatif pembiayaan juga datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina yang mengusulkan pengoptimalan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Selly.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Dia berpendapat bahwa sifat gotong royong masyarakat Indonesia dapat menjadi landasan untuk melibatkan zakat dalam pembiayaan program tersebut.
Namun, usulan ini menuai beragam kritik dan diskusi di kalangan legislatif dan publik.
Merespons kontroversi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah siap melaksanakan program Makan Bergizi Gratis pada 2025.
Dia menyerahkan urusan zakat kepada lembaga yang berwenang.
"Ya, yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo saat hadir di Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1) sore.
