Kemenag Buka Suara Soal Lembaran Al Qur'an Salah Cetak Di Surat Al Kahfi

BaperaNews - Viral sebuah unggahan lembaran Al Qur’an dengan bacaan salah cetak, di surat Al Kahfi ayat 8. Tertulis kata Lajaa’iluuna yang seharusnya Lajaahiluuna.

“Pak Menteri agama Yaqut Cholil, ini ada Al Qur’an cetakan Kemenag salah cetak di surat Al Kahfi ayat 8. Saya tanyakan kepada kyai, betul bahwa terjadi salah cetak, mohon perhatian panjenengan” tulis unggahan tersebut oleh @karyawanentree.

LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an) Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama mengakui kesalahan cetak tersebut dan menjelaskan lembaran Al Qur’an salah cetak tersebut ialah milik Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) yang dipesan dari penerbit Mulia Abadi Bekasi, serta proses pentashihannya tidak dilakukan di LPMQ Kemenag.

“Adapun surat tanda tashih yang ditulis di mushaf tersebut ialah surat tanda tashih untuk mushaf Ar Rahman milik dari penerbit Mulia Abadi Bekasi” jelasnya Rabu (5/10).

Namun LPMQ Kemenag menyatakan telah memberi teguran, peringatan, dan meminta penarikan Al Qur’an yang salah cetak tersebut.

LPMQ Kemenag juga meminta agar masyarakat segera laporan jika menemukan ada lembaran Al Qur'an salah cetak dan mengirimkannya kepada penerbit. “Agar diganti dengan mushaf Al Qur’an yang benar” pungkasnya.

Baca Juga : DPR Anggarkan Rp 1,5 M Untuk Pembelian 100 TV 43 Inch, Harga Per Unitnya Jadi Pertanyaan

Jika Anda menemukan lembaran Al Qur’an salah cetak tersebut, bisa segera mengirimkannya kepada penerbit Mulia Abadi yang beralamat di Jalan Mughni Raya Nomor 107 Jatimekar, Jatiasih, Bekasi. Atau hubungi WA 0811165370 dan email [email protected] untuk diganti yang baru dan benar.

Sebagai informasi, adanya kesalahan cetak huruf Al Qur’an bisa membuat makna ayat suci berubah, ketua Lajnah Pentashihan Al Qur’an Kemenag Dr Muchlis Hanafi menyebut salah cetak bisa terjadi karena kurangnya quality control dari pihak penerbit.

Terutama ketika proses cetak. “Di percetakan ini yang rawan sekali adanya miss” ujarnya. Tentu proses percetakan tidak bisa 100% dikontrol oleh pihak Lajnah, tenaga terbatas, sedangkan angka pencetakan tinggi, per tahun bisa mencapai 7-8 juta.

“Tiap tahunnya tidak mungkin kita awasi satu-satu, ketika di percetakan itu, penerbit seharusnya yang bertanggung jawab, menaruh orang disitu, mengontrolnya satu persatu, ini yang kadang tidak diindahkan oleh penerbit. Evaluasi ke depannya tentu lebih ketat lagi mengawasi prosedur penerbit” tandasnya.

Baca Juga : RUU Sisdiknas Dikritik Usai Tak Wajibkan Pelajaran Bahasa Inggris